Optimalkan Pengawasan SIPOL, Bawaslu Soppeng Intens Bersinergi dengan KPU dan Parpol

Soppeng, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng – Pengawasan Data Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terus dioptimalkan oleh Bawaslu Kab.Soppeng. Terjalinnya sinergi antara Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Soppeng ini merupakan upaya strategis dalam memastikan keabsahan data yang terdapat dalam SIPOL.

Pada kegiatan Konsolidasi Demokrasi, Rabu (22/7/26) di Kantor Bawaslu Kab.Soppeng, Bawaslu menghadirkan KPU Kab.Soppeng, perwakilan pengurus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia untuk mendiskusikan pengawasan pemutakhiran data partai politik dan memastikan keabsahan dan akurasi data administratif dalam SIPOL.

Ketua Bawaslu Kab.Soppeng, Muhammad Hasbi mengharapkan agar seluruh partai politik dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat yang konstruktif guna mendukung pelaksanaan tahapan pemilu yang lebih baik. “Pada masa non tahapan ini,  Bawaslu Kabupaten Soppeng intens melaksanakan pengawasan terhadap pemutakhiran administrasi partai politik melalui Sipol sebagaimana Surat Edaran dari Ketua Bawaslu RI. Selain itu juga sebagai langkah krusial Bawaslu untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kesiapan parpol agar pemilu dapat berjalan jujur, adil, dan minim sengketa proses pemilu.” jelasnya.

Menyambung hal tersebut, Anggota Bawaslu Kab.Soppeng, Abd.Jalil menyampaikan bahwa saat ini Bawaslu melaksanakan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL yang meliputi pembaruan data kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik yang menjadi objek verifikasi.  “Pada proses verifikasi administrasi masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki, khususnya terkait penulisan nama dan gelar. Selain itu, perlu dipastikan kewenangan perubahan data pada Sipol, apakah hanya dapat dilakukan oleh DPP partai politik. Apabila benar demikian, Bawaslu akan melakukan koordinasi secara berjenjang.” ujarnya.

Diskusi dalam Konsolidasi Demokrasi ini, partai politik yang hadir memberikan masukan terkait pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta perlunya penguatan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.